Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa hukum adat sangat penting posisinya sebagai salat satu elemen penjaga kelestarian laut. Maka dari itu, pihak KKP siap mendukung sistem penjagaan laut dengan hukum adat yang umumnya berlaku di wilayah pesisir.
Adapun yang dimaksud penjagaan laut dengan hukum adat ini adalah dengan mengistirahatkan potensi laut. Artinya ada waktu di mana di sela-sela mencari ikan dapat dimanfaatkan untuk ibadah.
“Mayarakat hukum adat memiliki peran strategis untuk mengelola laut. Mereka cenderung mengelola Sumber Daya Alam (SDA) lestari demi menjaga kelestarian. Tercermin dari kehidupan mereka yang menjaga keseimbangan baik dengan Tuhan dan alamnya,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti, Rabu (19/12/2018).
Tradisi masyarakat pesisir, menurut Brahmantya, dilakukan secara turun-temurun dan masih terjaga hingga saat ini. Kebanyakan masyarakatnya berpencaharian sebagai nelayan dan masih tergantung pada hasil SDA di laut.
Sehingga, Brahmantya melanjutkan, cara masyarakat dalam menjaga sumber daya tersebut adalah dengan beribadah di hari-hari tertentu dan menutup kegiatan mata pencaharian yang umumnya adalah nelayan tersebut.
"Di pulau-pulau pesisir, masyarakat hukum adat punya kearifan yang luar biasa, ada hari-hari mereka harus ke masjid dan gereja, kegiatan perdagangan tutup. Ini yang harus kita kembangkan," katanya.
Laut Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sekitar dua per tiga luas negara ini adalah lautan. Maka, menurut Brahmantya, pengelolaan SDA laut secara sustainable sangat dibutuhkan.
"Dengan mengelola lautnya, maka akan memberi peluang ikan tumbuh,"
Selain itu, warga pesisir juga dapat berinteraksi dan berdialog di saat istirahat. Membicarakan terkait dengan pengembangan potensi alam ke depannya. Agar mata pencaharian nelayan semakin menguntungkan dan tidak ditinggalkan karena ikannya semakin sedikit.
"Keberdayaan masyarakat hukum adat penting, maka selayaknya diberikan perhatian melalui peran dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan," kata Brahmantya.
Salah satu hal yang cukup penting dilakukan adalah membenahi kawasan pesisir. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena, jika itu terus dilakukan, maka akan berpotensi merusak kelestarian ragam hayati.
Dalam hal ini pemerintah daerah diminta tegas membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik.
"Saya harapkan kepala daerah bisa memberikan peraturan yang keras seperti meminimalisir penggunaan kantong kresek yang pada akhirnya sampah kantong kresek akan ke arah laut," jelas Brahmantya.
Baca juga: Mengintip Keindahan Maladewa yang Menggoda
| Editor : Noval | Sumber: KontanCoId Image : NU(dot)or(dot)id |
Posting Komentar