Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana melunasi tunggakan di akhir tahun ini. Kabar baik tersebut datang setelah pihak BPJS mendapat suntikan dana jilid kedua dari pemerintah dengan total Rp 5,2 triliun.
Dana bantuan yang diterima BPJS akan langsung sepenuhnya dibayarkan ke pihak rumah sakit (RS). Sebelumnya, dana bantuan tahap pertama yang diterima BPJS Kesehatan juga telah digunakan untuk membayarkan tunggakan sebesar Rp 3 triliun pada 6 Desember 2018.
"Lalu sisanya yang Rp 2,2 triliun harapannya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Minggu ini bisa segera diselesaikan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf sebagaimana dihimpun dari Kontan, Senin (17/12/2018).
Pencairan dana dilakukan sesuai dengan seberapa besar tagihan rumah sakit yang sudah mendesak dan telah berstatus gagal bayar (lewat jatuh tempo).
Baca juga: Persatuan Perawat Bertemu Jokowi: Singgung Abdi Negara non-PNS
Bantuan Dana Pemerintah Untuk BPJS Kesehatan
Dana bantuan jilid kedua ini sebelumnya direncakan akan diberikan sebesar Rp 5,6 triliun. Namun, menurut Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dana tersebut tetap akan mengalami penyesuaian sehingga bisa lebih kecil lagi.Hal ini sesuai arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menghendaki rasio kolektabilitas iuran bisa lebih tinggi. Sebagaimana kesepakatan yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan.
"Ibu Menkeu menghendaki rasio kolektabilitas dari iuran PBI (Penerima Iuran Bantuan) yang sifatnya informal atau sukarela itu tidak 58% tapi menjadi 60% sesuai kesepakatan," ungkap Mardiasmo.
Dana bantuan untuk BPJS Kesehatan ini diambil pemerintah dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran tersebut masuk dalam pos belanja lain-lain dengan pagu mencapai Rp 67,2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca juga: Tips Pintar Memilih Asuransi Agar Keuangan Tetap Stabil
| Penulis: Noval Editor : Noval | Image : tempo(dot)co |
Posting Komentar