Jadwal Seleksi PPPK Dilaksanakan Tahun 2019 Untuk Honorer

Tenaga Honorer Kategori 2 (TH-K2) yang tidak lolos CPNS dapat mengikuti seleksi PPPK di tahun 2019. Rencana tersebut diungkapkan Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsa Atmaja, Rabu (12/12/2018).

Seperti diketahui, pegawai honorer saat ini mendapat angin segar karena pemerintah telah menerbitkan aturan yang akan mengangkat setara dengan pegawai negeri sipil (PNS). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan polemik guru honorer. Pemerintah diminta untuk segera menyelenggarakan seleksi PPPK.

"2019 Insya Allah dilakukan. Kami masih menunggu pertimbangan. Karena ada 2 pertimbangan teknis dari sisi Kementerian Keuangan dan jumlahnya. Mudah-mudahan cepat," kata Setiawan sebagaimana dihimpun dari detikcom.

Baca juga: Begini Proses Seleksi Setara PNS (PPPK) Untuk Pegawai Honorer

Kesepakatan DPR-Pemerintah Tentang Seleksi PPPK

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat penyelesaian penyelesaian Guru THK-II sejumlah 150.669 orang dan yang tidak lulus seleksi CPNS 2018 akan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilaksanakan melalui proses seleksi khusus dengan tetap dilakukan pengawasan secara ketat.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat menyelesaikan pengangkatan Guru THK-II sebagai PPPK bagi yang telah memenuhi persyaratan, sebelum bulan Maret tahun 2019 mengacu pada PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk Guru THK-II yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Menanggapi kesepakatan tersebut, pemerintah mengatakan siap melaksanakan seleksi PPPK sebelum bulan Maret 2019. Namun seleksi untuk guru honorer ini juga akan mempertimbangkan kondisi pemerintah. Salah satunya jumlah kuota yang disediakan.

"Ya bisa. Kemenkeu sedang mengurus. Kan kuota tidak bisa ditentukan kalau Kemenkeu nggak ada uangnya. Mudah-mudahan yang terbaik," tegas Setiawan.

Baca juga: Jokowi Teken PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Guru Honorer Jadi PNS

Penulis: Wahyono Editor : Noval Irmawan

Image : radarpena(dot)co